DEWAN PIMPINAN PUSAT
FORUM SEKRETARIS DAERAH SELURUH INDONESIA
(DPP FORSESDASI)
Kembali « Sekda Sumsel Bawa Aspirasi Forsesdasi ke Pemerintah Pusat

INFO BISNIS-- Jabatan sekretaris daerah (sekda) sering dilihat sebagai posisi yang tahu semua hal yang terjadi dan akan terjadi di daerah tempatnya bertugas. Hal ini tentu sesuai dengan tugas dasar sekda, yaitu membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah. Sekda memiliki peranan penting dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah.

Menurut pelaksana harian Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hamdani, sekda punya tiga fungsi dasar. “Sekda, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, punya fungsi dasar sebagai eksekutor, koordinator, dan fasilitator. Sekda merupakan posisi yang strategis,” katanya.

Hal tersebut  diungkapkan Hamdani saat membuka rapat kerja Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (DPP Forsesdasi).  “Forsesdasi punya peran penting sebagai forum.  Kemajuan Forsesdasi adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya

Raker yang mengangkat tema “Bersatu Padu Menuju Aparatur Profesional dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah” berlangsung pada 27-28 Juli 2018 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Dalam Raker ini, hadir sekda/perwakilannya dari berbagai daerah di Indonesia. Agenda utama raker adalah menyusun program masing-masing bidang kerja dalam Forsesdasi serta menentukan tempat rapat kerja nasional Forsesdasi 2019.

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nasrun Umar menekankan Forsesdasi sebagai organisasi independen semi pemerintah memiliki fungsi konsultatif, koordinatif, dan bebas dari kepentingan politik. Ia mengatakan pula  harapannya akan forum ini bisa berfungsi maksimal terkait dengan jabatan sekda. “Khususnya dalam hal proteksi dan perlindungan sekda dalam bekerja,” ucap Ketua Umum DPP Forsesdasi periode 2018-2021 ini.

Lebih lanjut, Nasrun Umar menjelaskan, belakangan ini ditemui kasus pemberhentian jabatan sekda saat kepala daerah berganti tanpa evaluasi mendalam.  Karena itu, Nasrun Umar mendorong serta akan membawa Forsesdasi melakukan audiensi ke Menteri Dalam Negeri  dan  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kami juga berencana untuk audiensi ke Wakil Presiden,” tuturnya.

Nasrun Umar mengatakan jabatan sekda sudah diatur dengan regulasi peraturan pemerintah. “Salah satunya mengatur minimal masa jabatan adalah dua tahun dan maksimal lima tahun. Untuk pemberhentian sebelum dua tahun, bisa dilakukan jika ditemukan tindak pidana,” katanya. Sejak dipilih pada April lalu, salah satu targetnya untuk Forsesdasi adalah mengayomi posisi jabatan sekda. “Target yang paling hakiki adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para sekda dalam melakukan tugasnya,” ujarnya.

Dalam raker ini, para sekda difasilitasi untuk berdiskusi dengan para pejabat senior. Mereka berdiskusi banyak dengan pejabat senior Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono dan mantan Sekretaris Daerah Gorontalo Winarni Monoarfa, yang merupakan staf ahli di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Raker menghasilkan rencana program di enam bidang kerja  serta alternatif tempat rakornas, yaitu di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, atau Kalimantan Barat.

inforial.tempo.co

Instagram